Ternate – Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP) secara resmi melakukan perombakan (reshuffle) pengurus pada tubuh Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Maluku Utara (MPW PP Malut). Langkah ini diambil sebagai upaya penguatan struktur dan akselerasi program kerja organisasi yang sempat dinilai stagnan dalam dua tahun terakhir.
Perombakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 1730.A1/MPN-PP/II/2026 tentang Pengesahan Susunan dan Komposisi Fungsional Majelis Pimpinan Wilayah, Majelis Pertimbangan Organisasi, dan Dewan Pakar Pemuda Pancasila Provinsi Maluku Utara Masa Bakti 2022-2027 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, Japto S. Soerjosoemarno, dan Sekretaris Jenderal, H. Arif Rahman
Sekretaris MPW PP Malut, Samar Ishak, dalam konferensi pers pada Rabu (4/3), menjelaskan bahwa penyegaran ini merupakan hal yang lumrah dalam dinamika organisasi.
“Beberapa tahun terakhir, performa organisasi baik dari sisi kaderisasi maupun penambahan keanggotaan (KTA) tergolong stagnan. Penyegaran ini diharapkan mampu memacu pengurus untuk mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan oleh MPN PP,” ujar Samar.
Pasca-Lebaran Idulfitri mendatang, MPW PP Malut direncanakan akan menggelar prosesi pengukuhan formal di Kota Ternate. Acara tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga akan dirangkaikan dengan Seminar Lingkungan Hidup bertajuk “Keseimbangan Alam”.
Pemilihan tema ini merupakan respons tegas organisasi terhadap isu pertambangan di Maluku Utara. Sahmar menyoroti berbagai persoalan krusial seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, lubang tambang terbengkalai, hingga konflik sosial dan isu transparansi reklamasi.
“Maluku Utara, khususnya daerah kepulauan, saat ini menjadi perhatian serius akibat masifnya kegiatan pertambangan. Kami merasa perlu hadir memberikan kontribusi pemikiran melalui seminar ini,” tambahnya.
Wakil Ketua I MPW PP Malut, Rafiq Kailul, menambahkan bahwa reshuffle ini merupakan implementasi langsung dari hasil Musyawarah Besar (Mubes) yang digelar pada 28 November 2025 di Jakarta.
“Hasil evaluasi Mubes menunjukkan adanya stagnasi kegiatan sosial dan operasional di Maluku Utara. Oleh karena itu, MPN memerintahkan revisi kepengurusan guna memastikan perintah Mubes dapat dijalankan dengan maksimal,” tegas Rafiq.
Melalui restrukturisasi ini, MPW Pemuda Pancasila Maluku Utara berkomitmen untuk lebih aktif dalam mengawal isu-isu kerakyatan dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Bumi Moloku Kie Raha.**
Komentar